#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

tasikmalayakota.bnn.go.id, Tasikmalaya –  Sebelum hadirnya Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk suatu lembaga yang bernama Badan Narkotika Kota (BNK) Tasikmalaya. Lembaga ini dipimpin oleh Wakil Walikota Tasikmalaya, Ir. H. Dede Sudrajat, MP.

Sejalan dengan kiprah Badan Narkotika Kota Tasikmalaya, ternyata penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Kota Tasikmalaya belum mampu ditekan secara signifikan. Hal ini terlihat dari data pengungkapan kasus Narkoba di Kota Tasikmalaya di setiap tahunnya cukup memprihatinkan. Pada tahun 2010 sebanyak 74 kasus dengan 107 tersangka, tahun 2011 sebanyak 59 kasus dengan 89 tersangka, tahun 2012 sebanyak 62 kasus dengan 83 tersangka, tahun 2013 sebanyak 55 kasus dengan 74 tersangka dan tahun 2014 sebanyak 56 kasus dengan 68 tersangka. Bahkan, Kota Tasikmalaya sempat menduduki ranking ke-2 di Jawa Barat, atas kasus narkoba ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya berkeinginan agar peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dapat di tekan semaksimal mungkin, bahkan jika dimungkinkan tidak ada sama sekali, sehingga Kota Tasikmalaya menjadi kota yang steril dari Narkoba. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya beserta jajarannya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar di Kota Tasikmalaya di bentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kehadiran BNN Kota Tasikmalaya sangatlah diharapkan, mengingat korban-korban dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Tasikmalaya adalah kelompok generasi muda  yang merupakan penerus bangsa dan pemimpin bangsa dimasa yang akan datang. Kesungguhan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusulkan pembentukan BNN Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Pusat, diwujudkan dengan membuat sebuah Naskah Akademik serta kesediaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memfasilitasi pembentukannya.

Perjuangan dan kegigihan Pemerintah Kota Tasikmalaya ternyata membuahkan hasil. Pada tanggal 25 Juli 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, menyetujui dibentuknya Badan Narkotika Nasional di Kota Tasikmalaya, beserta 15 (lima belas) Kabupaten/ Kota lainnya di Indonesia. Persetujuan pembentukan BNN Kabupaten/Kota ini dituangkan dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/2629/M.PANRB/7/2016, perihal Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Tahun 2016, yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2016.

Sebagai tindaklanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut, BNN Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Budi Waseso selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tanggal 04 Agustus 2016. Dengan demikian, secara deyurepada tanggal tersebut Kota Tasikmalaya telah memiliki lembaga baru yang bernama BNN Kota Tasikmalaya, sebagai lembaga vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang P4GN sebagaimana tugas dan kewenangan BNN Republik Indonesia.

Meskipun secara deyure di Kota Tasikmalaya telah memiliki BNNK, akan tetapi secara defacto lembaga ini belum ada keberadaannya. Baru pada tanggal 21 September 2016, setelah Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kesiapan untuk pengisian personil BNN Kota Tasikmalaya, BNN Republik Indonesia melalui BNN Provinsi Jawa Barat menetapkan 7 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk ditempatkan di BNN Kota Tasikmalaya. Dari 7 (tujuh) orang tersebut, 4 (empat) orang diantaranya menduduki Jabatan Struktural BNN Kota Tasikmalaya.

Pelantikan Pejabat Struktural BNN Kota Tasikmalaya dilakukan bersamaan dengan Pelantikan Pejabat Struktural BNN Kabupaten Bandung Barat di Bandung, oleh Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol.Drs. Iskandar Ibrahim, MM, MH. Dengan demikian, tanggal 21 September 2016 merupakan tanggal lahirnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya, dibawah kepemimpinan Tuteng Budiman, M.Si.Adapun 7 (tujuh) pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditempatkan/diperbantukan di BNN Kota Tasikmalaya yaitu : Tuteng Budiman, M.Si., selaku Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Dian Budiawan, S.Sos., M.Si., selaku Kasubbag Umum, H. Giman, S.Sos., selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Deni Haryanto, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Seksi Rehabilitasi, Erik Rikwanto, A.Md., selaku Bendahara, Kusno Prayitno, AMK, SKM., dan Agus Herlan,selakustaf/pelaksana. Pada saat pelantikan ini, untuk pengisian jabatan Kepala Seksi Pemberantasan beserta anggotanya masih belum terisi, karena dari pihak kepolisian belum memberikan anggotanya untuk pengisian jabatan tersebut.

Dengan lahirnya BNN Kota Tasikmalaya, diharapkan mampu mengimplementasikan mengimplementasikan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)di Kota Tasikmalaya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, dibutuhkan organisasi pelaksana yang memiliki kewenangan yang luas, personil yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai.

Adalah sebuah langkah tepat yang diambil oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, untuk mengalihkan kelembagaan Badan Narkotika Kota (BNK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007,untuk menjadi instansi vertikal di bawah BNN, sehingga  Dengan demikian, pelaksanaan P4GN dapat terlaksana dalam satu komando tanpa dibatasi oleh batas-batas wilayah administrasi pemerintahan daerah. Dengan menjadi instansi vertikal di bawah BNN dan BNNP, BNNKota Tasikmalaya akan memiliki personil yang kompeten, terspesialisasi dalam penanganan narkoba, apalagi bila didukung oleh sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

Penguatan kelembagaan BNN yang sangat fundamental dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, dibandingkan dengan kelembagaan BNN sebelum terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009, berupa pemberian kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam UU tersebut, telah diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor serta tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta upaya rehabilitasi medis dan sosial.